MegaSofifi.Com, – Pj. Gubernur Maluku Utara, Drs. Samsuddin A.Kadir, M.Si secara resmi membuka kegiatan rapat koordinas gugus tugas reforma agraria Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan di Gamalama ballroom Bela Hotel, Selasa (4/6/24)
Rakor yang menyusun tema “Sinergitas lintas sektor dalam upaya percepatan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Maluku Utara” ini turut dihadiri, Plh. Sekda Malut, Kepala Kanwil BPN Wilayah Malut, Asisten II Gubernur Malut, Karo Adpim Malut, Plt. Kadis Perkim Malut, para kepala BPN Kabupaten/Kota, Anggota GTRA Malut, para peserta rakor, dan diikuti pula melalui daring oleh Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN.
Pj. Gubernur Samsuddin, dalam sambutannya menyampikan, bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Maluku Utara, dengan kekayaan Sumber Daya Alam dan potensi agraria yang besar, kita memiliki kesempatan untuk menjadikan reforma agraria sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu hal yang perlu kita tekankan, lanjut Samsudsin, adalah sinergi lintas sektor.sebaba Reforma agraria bukanlah hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
Dirinya katakan, Dengan bekerja sama, kita dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, meminimalkan tumpang tindih kebijakan, serta menciptakan solusi yang lebih komprehensif.
“Saya juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam konteks reforma agraria. Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses reforma agraria. Dengan memberdayakan masyarakat, kita tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” ucap Samsuddin.
Samsuddin menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan juga selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas diselenggarakannya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara.
Hal ini merupakan harapan kita bersama, bahwa seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan lancar, dan sukses menghasilkan output yang secara nyata dapat dikembangkan hingga tataran outcome,”harapnya
Dirinya juga mengajak.kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang tergabung kedalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota untuk ikut andil secara aktif dan memastikan agar dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara dapat senantiasa ditingkatkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dari sisi pelaksanaan dan sisi penganggaran, sehingga setiap program kegiatan yang diamatkan dapat berjalan seefektif dan seefisien.
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara, Stanley S.SiT, M.H dalam sambutannya menyampaikan, bahwa rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Maluku Utara yang kita laksanakan pada hari ini yakni bertujuan untuk membangun sinergitas lintas sektor dalam upaya percepatan pelaksanaan reforma agraria di provinsi Maluku Utara tahun 2024.
Hal ini, lanjut Stanley, merupakan implementasi dan penjabaran dari pada Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan percepatan reforma Agraria.
Dirinya menjelaskan, bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh Kementerian lembaga yakni gubernur bupati/Walikota, serta organisasi
perangkat daerah atau PD badan usaha dan masyarakat.
Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa reforma agraria perhutanan sosial dan sertifikasi tanah harus dilanjutkan karena program ini menjangkau seluruh aspek lapisan masyarakat, yakni nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabilitas itu perlu adanya pemahaman yang sama atau persepsi yang sama dari segenap stakeholder yang terkait mengenai pelaksanaan reforma agraria ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara,”sebut Stenly.
Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan perumusan arah kebijakan gugus tugas reforma, dan penandatanganan berita acara hasil rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tahun 2024, serta penyerahan sertifikat. (Ian)
