MegaSofifi.Com,- Pelaksana Harian (PLh) Sekretris Daerah Provinsi Maluku Utara Kadri La Etje didampingi Kepala Biro Adminsitrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara Rahwan K Suamba melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas di lingkungan Provinsi Maluku Utara yang berkantor di Ternate, Senin.10/05/24.
Kadri menjelaskan, Sidak ini dilakukan sebagai tidak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara terkait penegakan kedisiplinan ASN pada jam kantor dan menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tingkat Provinsi Maluku Utara dan Rakornas KPK di Provinsi Bali dalam rangka mendorong peningkatan skor MCP dan penyelesaian Aset di Maluku Utara.
Dari sejumlah Dinas yang ditargetkan, baru Tiga Balai di Dinas Kelautan dan perikanan yang disidak yaitu UPTD PP Dufa-Dufa, UPT BP2OKP Jalan Ahmad Yani dan UPTD BPMHP yg berada di PPN Bastiong Ternate.
Dalam Sidak tersebut ditemukan kehadiran ASN berkantor masih normal karena dari total ASN 22 orang terlihat berkantor namun asset provinsi di UPTD PP Dufa-Dufa belum sepenuhnya tertata dengan baik bahkan separuh asset yang tercatata tidak ada lagi barangnya.
Hal itu pula ditemukan di dua UPT lainnya yakni BP2OKP Jalan Ahmad Yani dan Balai Pengkajian Mutu Hasil Perikanan Bastiong.
Oleh karena itu, Plh Sekda meminta agar Bendahara asset segera melakukan pencatatan kembali asset-asset sehingga dapat diketahui statusnya dan dapat dilaporkan kepada KPK.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf saat menerima Sidak Plh Sekda mengatakan sangat mengapresiasi langkah yang diambil Plh Sekda karena saat ini, KPK dan BPK memberikan sorotan terhadap sejumlah asset termasuk di dinas Kelautan dan Perikanan bahkan terdapat beberapa Asset yang di DKP salah input dari bidang asset BPKAD sehingga membuat nilai asset DKP mencapai 50 Miliar.
Ia meminta kepada Plh Sekda untuk memfaslitasi tim asset DKP dan Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) untuk duduk bersama memperbaiki status asset yang tercatat bukan milik dinas KP.(Ian)
