Ternate,- Rakor hari ini yang kita laksanakan dengan mengusung tema “Kemandirian Pangan dan Keuangan Digital Menuju Maluku Utara Bangkit, Maju dan Sejahtera.” Tema ini bukan hanya sebuah kalimat indah, tetapi merupakan sebuah refleksi dari kebutuhan riil yang kita hadapi, sekaligus arah kebijakan yang harus kita jalankan bersama.
Hal ini di sampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Syamsudin Abdulkadir,M.Si, mewakili Gubernur Maluku Utara, saat membuka dengan resmi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D), yang berlangsung di Royal Resto, Kamis (18/09/25).
Sekda mengatakan, pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pangan terganggu, maka stabilitas ekonomi dan sosial ikut terpengaruh. Tantangan terbesar kita saat ini berupa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Maluku Utara sesungguhnya memiliki potensi besar, namun produktivitas pangan lokal masih relatif terbatas. Dengan kerja sama yang baik antar antar wilayah, penguatan produksi, dan dukungan infrastuktur distribusi, kita dapat menekankan ketergantungan pada pasokan luar, sekaligus mewujudkan kemandirian pangan.
Oleh karena itu, TPID dituntut tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek seperti operasi pasar, tetapi juga pada strategi jangka menengah dan panjang, dengan meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasokan, dan membangun cadangan pangan yang memadai.
Di sisi lain, ujar Sekda, kita juga tengah menghadapi agenda besar yakni transformasi digital. Melalui TP2DD, Pemerintah didorong untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan, baik dalam penerimaan pajak dan retribusi, maupun belanja Pemerintah.
Rakor ini mempertemukan dua agenda besar yang saling menguatkan yakni, pengendalian inflasi pangan melalui TPID dan digitalisasi keuangan daerah melalui TP2DD.
Kemandirian pangan akan sulit tercapai tanpa dukungan sistem distribusi dan pembiayaan yang modern. Demikian juga digitalisasi keuangan bukan sekedar soal efisiensi, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sistem pembayaran digital bisa meminimalisir kebocoran, layanan kepada masyarakat lebih cepat, dan akses keuangan lebih inklusif.
Sekda berharap dengan Rakor ini harus dijadikan momentum untuk; Menyatukan langkah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memperkuat produksi pangan lokal, Mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dengan membangun sinergi antara wilayah di Maluku Utara, Memperluas akses digitalisasi keuangan hingga ke masyarakat desa, nelayan dan UMKM, serta mendorong integrasi antara kebijakan fiskal daerah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan, kita mampu menjadikan Maluku Utara sebagai daerah yang lebih mandiri pangan, lebih modern dalam tata kelola keuangan, serta lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” Tutup Sekda.
Hadir dalam Kegiatan Rakor ini, Perwakilan Forkopimda Malut, mewakili Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Deputy, Pimpinan Perum Bulog, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku Utara yang tergabung dalam Tim TPID dan TP2DD, mewakili Kakanwil DJPb, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Ketua Asosiasi Pedagang dan Distributor, serta Para Narasumber.(*/ian)
