Gubernur Malut Serahan DIPA TKD Provinsi Malut TA 2024

MegaSofifi Com,- Gubernur Provinsi Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba, didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 wilayah Maluku Utara kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) lingkup Provinsi Maluku Utara di Ballroom Royal’s Resto Ternate, Kamis (14/12/23). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, simbolis penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD pada tahun 2024 ini dilakukan secara digital.

Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba Lc melalui sambutannya menyampaikan, Kondisi perekonomian global saat ini masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju.

Namun demikian, kata AGK, pertumbuhan perekonomian di Indonesia tetap terjaga sekitar 5% yang didukung oleh permintaan konsumsi maupun
investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dapat menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan APBN tahun 2024.

Lanjut AGK, APBN harus menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD pada tahun 2024 ini dilakukan secara digital.(Foto:adm)

Ada Lima prioritas APBN tahun 2024 yaitu Perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Ungkap AGK.

Selain itu, Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Olehnya itu, Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Pemerintahan periode 2019-2024, sehingga gubernur kemudian berpesan untuk mengoptimalkan anggaran dalam rangka menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan sehingga tongkat estafet yang kita berikan dapat menjadi modal terbaik bagi Pemerintahan yang akan datang untuk melanjutkan pembangunan.

“Marilah kita bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam mengelola APBN secara makin baik agar APBN dapat digunakan secara optimal.” Pintah AGK.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan
Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata, turut menyampaikan bagaimana peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian di Maluku Utara dalam kegiatan yang mengambil tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini.

Menurutnya, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi secara nasional, mencapai angka 25,13% (yoy) pada triwulan III tahun 2023, jauh di atas angka nasional yang hanya sebesar 4,94% (yoy).

“Pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan akan terus tumbuh tinggi pada tahun 2024.” Ucapnya.

Selain itu dirinya juga menyamapaikan alokasi anggaran di Maluku Utara pada tahun 2024 meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17,86 triliun atau naik 5,87% dari alokasi anggaran tahun 2023.

Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga(K/L) sebesar Rp5,36 triliun yang tersebar pada 40 K/L dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,50 triliun untuk 11 Pemerintah Prov/Kab/Kota. Ungkapnya.

Sedangkan persebaran alokasi TKD, Provinsi Malut dengan nilai Rp 2,46 T mengalami peningkatan sebesar (+4,50 %). Kota Ternate, Rp840,28 M (-0,34%). Kota Tidore Kepulauan Rp 923,97 M (-41%). Kabupaten Halmahera Barat Rp 967,13 M (+24,14%). Pulau Morotai Rp 688,35 M (-4,87%). Halmahera Utara Rp 933,46 M (+9,08%). Halmahera Timur Rp 1,29 T (+39,12%). Halmahera Tengah Rp 1,29 T (-5,46%). Halmahera Selatan Rp 1,62 T (+1,22%). Kepulauan Sula Rp 820,94 M (-1,76%) dan Kabupaten Taliabu Rp 661,45 M (+4,27%).

Kegiatan penyerahan DIPA ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan sebagai mitra koordinasi hamonisasi fiskal pusat dan daerah yang diterima oleh skeretaris daerah, penghargaan mitra financial advisory pemda diterima oleh kepala perwakilan BPKP Malut,  dan mitra regional chief economist diterima oleh badan pusat statistik Malut dan disaksikan langsung oleh Gubernur Malut.(Ian)