MegaSofifi.Com,- Kepala Bappeda Malut, Dr. Sarmin S. Adam, dalam sambutannya mengungkapkan upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan dari sisi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antara tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, maka PJ Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/Kota, yang hasilnya akan diumumkan secara Nasional oleh Kemendagri.
Dirinya mengatakan, berdasarkan hasil pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2023 yang telah kabupaten/kota unggah pada website Monev BANGDA, bahwa sembilan Kabupaten/Kota telah melakukan 100% pelaporan, hanya Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang status pelaporannya masih 93%. Hal ini dikarenakan Haltim belum melakukan penginputan pada aksi 3.1 dan aksi 3.2 terkait dengan Rembuk Stunting.
Selanjutnya, jika kita melihat tren penurunan stunting secara Nasional berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022-2023, capaian prevalensi stunting atau jumlah kasus stunting pada tahun 2023 adalah sebesar 21,5% lebih rendah 0,1% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2022 yaitu sebesar 21,6%. Untuk Maluku Utara pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,4%, yaitu dari tahun sebelumnya (2022) 26,15% menjadi 23,7%.
Sementara itu target provinsi maupun target nasional tahun 2024 harus mencapai 14%. Oleh karena itu, perlu kerja keras bersama dan konvergen untuk mencapai target tersebut. Berdasarkan peringkat Nasional capaian Maluku Utara pada tahun 2023 menduduki peringkat ke 19 untuk daerah dengan angka capaian prevalensi stunting tertinggi. Sedangkan pada tahun 2022 Maluku Utara berada pada peringkat ke 13 untuk daerah dengan angka capaian prevalensi stunting tertinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa capaian Maluku Utara masih berada di atas capaian nasional. Berdasarkan perbandingan data SSGI tahun 2022 dan 2023 terdapat 4 (empat) Kabupaten yang prevalensi stuntingnya mengalami peningkatan antara lain Kabupaten Pulau Taliabu 6,9%, Kota Ternate 3,4%, Kabupaten Halmahera Barat 2,2%, dan Kota Tidore Kepulauan 2,2%.
“Diharapkan kepada Kabupaten/Kota dapat kerja keras untuk mengendalikan angka prevalensi stunting di Kabupaten masing-masing melalui intervensi Gizi spesifik dan intervensi Gizi sensitif. Perlu diketahui bersama bahwa Kabupaten Pulau Morotai berhasil turun sebesar 19,5%, Kabupaten Halmahera Timur 13,3%, dan Kabupaten Kepulauan Sula 9,7%. 3 (tiga) Kabupaten adalah daerah di Maluku Utara yang mengalami peningkatan prevalensi stunting pada tahun sebelumnya 2021-2022.
Dengan demikian untuk Kabupaten dan Kota yang prevalensi stuntingnya turun, perlu di berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk setiap kerja kerasnya, semoga tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” pintahnya.
Menurutnya, sebagai bentuk komitmen, pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting sesuai target yg telah di tentukan 14 % di tahun 2024, pemerintah mengeluarkan Kepmendagri Nomor Kep. 400.5.3/3161/Bangda Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Stunting di Daerah dalam rangka pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita), dan calon pengantin secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni tahun 2024. Tujuan Pelaksanaan kegiatan intervensi serentak ini, yaitu mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke Posyandu.(Ian)
