Megasofifi.com- “Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan Launching Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan dan berharap hal ini bisa diwujudkan untuk mencapai visi dan misi Presiden Membangun Daerah dari Pinggirian.”
Hal tersebut disampaikan Muhamad Noval, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI pada sejumlah wartawan, saat menghadiri kegiatan Launching Program Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Maluku Utara (Malut) di Aula Nuku Kantor Gubernur Malut, Jumat (16/12/2022 ).
Menurutnya, koordinasi dan kerjasama antar instansi harus terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga apa yang diinginkan yaitu tujuan Lounching Desa Percontohan ini bisa terlaksana dengan baik.
Untuk Maluku Utara sendri ia pun berharap agar bisa didorong penguatan daya saing dengan mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Hal ini harus dilakukan untuk bisa melahirkan banyak terobosan dan inofasi Desa Mandiri Percontohan agar dapat ikut mengangkat bukan hanya di level Kabupaten/kota tapi ke level Provinsi bahkan mencapai daya saing Maluku Utara tingkat Nasional.” imbuh Noval.
Sementara, Fahri, dari Direktur Adfokasi dan Kerja Sama Desa Ditjen PDP Kementerian Desa, PDTT RI mengatakan, desa-desa jangan takut untuk mencapai status mandiri. Memang ada stigma yang berkembang, ketika desanya mandiri maka dana desanya berkurang, itu tidak ada korelasinya.
“Desa yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri, akan mendapatkan reword berupa penambahan dana desa dan reword lainnya, makanya buang stigma-stigma seperti itu,” ujar Fahri.
Kepada masyarakat Maluku Utara ia pun mengajak untuk mulai membangun dari desa. Karena desa mandiri akan membuat daerah Maluku Utara lebih sejahterah dan Indonesia menjadi maju.
” Desa adalah wajah baru pembangunan Indonesia,” tukas Fahri.
Diketahui hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili Oleh Direktur Adfokasi dan Kerja Sama Desa Ditjen PDP Kementerian Desa PDTT RI, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kadis PMD Malut, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara dan unsur terkait lainnya. (Nji)
