MegaSofifi.Com,- Pemerintah Provinsi Maluku Utara di ujung tahun 2022 menjadi salah satu Provinsi yang sering disebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam forum-forum pertemuan tingkat nasional. Catatan Akhir Tahun (CAT) Provinsi Maluku Utara dimata masyarakat Indonesia adalah sebagai Provinsi Paling Bahagia berdasarkan hasil survei BPS, Provinsi Dengan Tingkat Perekonomian Tertinggi dan Provinsi Dengan Tingkat Inflasi Terendah oleh Bank Indonesia, Provinsi Dengan Predikat Baik Dalam Pengelolaan Merit System oleh KASN dan Provinsi dengan pelayanan terbaik untuk DPM PTSP di Kawasan Timur Indonesia oleh BKPM RI.
Penghargaan demi penghargaan yang diraih ini patut diapresiasi dan diberikan dukungan oleh khalayak umum. Betapa tidak, dalam satu tahun terakhir atau tahun 2022, pemerintah Provinsi Maluku Utara tercatat memperoleh sejumlah penghargaan nasional. Pemerintahan Gubernur Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir. M. Al Yasin Ali. telah memberikan bukti bahwa Provinsi Maluku Utara masih yang terbaik dimata pemerintah pusat.
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi paling bahagia di Indonesia dengan indeks tertinggi 76.74%. Indeks Kebahagiaan tersebut merupakan indikator yang bersifat subjektif. Indikator hanya mengukur persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maluku Utara merupakan wilayah yang menjunjung tinggi adat istiadat dan saling menghargai antar sesama. Salah satu unsur penilaian Maluku Utara menjadi paling bahagia adalah dalam memberikan pelayanan tamu yang berkunjung ke daerah yang selalu memberi kesan bahagia.
Kemudian, yang sangat dibicarakan oleh publik adalah predikat provinsi Maluku Utara sebagai provinsi dengan Tingkat Perekonomian Tertinggi mencapai 27.74% Per Kuartal 1 dan 26.92% Per Kuartal II Pada Kuartal III tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebesar 24,8 % bahkan menjadi tertinggi di Dunia saat ini. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan tersebut salah satunya karena kebijakan di bidang pertambangan, terutama Nikel. Keberadaan industry pertambangan dan pembangunan Smelter di Maluku Utara menjadikan adanya penyerapan tenaga kerja yang begitu besar. Kondisi itu berdampak pada tingginya perputaran uang di wilayah pertambangan. Itu juga salah satu faktor yang menjadikan inflasi di Maluku Utara terbilang rendah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahkan meminta kepada gubernur Maluku Utara agar hati-hati dengan capaian tersebut. Ia meminta agar terus diawasi dan dipertahankan.
Selanjutnya, Provinsi Maluku Utara juga meraih predikat sebagai provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah dimana inflasi di Indonesia adalah 3.30 % Per Kuartal III dan di Maluku Utara terjaga di titik rendah yaitu 2.92%. Inflasi yang rendah didukung dengan pola hidup masyarakat Maluku Utara yang tak bergantung kepada pasar. Terutama terkait kebutuhan Pangan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dalam rangka menopang kebutuhan sehari-hari mereka. selain menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar, penyediaan lahan untuk menanam tanaman pangan harus dipertahankan dengan tetap mengajak masyarakat agar terus menjaga kebutuhan pangan di masing-masing daerah.
Kemudian pemernitah provinsi Maluku Utara menerima penghargaan anugerah Meritokkrasi tahun 2022. Anugerah Meritokrasi merupakan acara penghargaan yang digelar dalam rangka mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik dan sangat baik. dan provinsi Maluku Utara sebagai provinsi dengan pelayanan terbaik untuk DPM PTSP di Kawasan Timur Indonesia.
Selain prestasi yang telah diraih, sejumlah catatan yang patut untuk segera di tuntaskan oleh pemerintahan AGK-YA yakni penyelesaian pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), Penyelesaian Tuntutan Pembayaran Hak Guru Honorer, Persoalan Tuntutan Pembayaran Tuntangan Tambahan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie Ternate, Isu Penjualan Kawasan Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan dan Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sejumlah daerah kabupaten.
Terhadap sejumlah catatan yang diterima di tahun 2022, maka pada tahun 2023 ini pemerintahan AGK-YA, Gubernur Dua Periode telah memiliki strateig untuk menuntaskannya. Pemerintahan AGK-YA memiliki keyakinan terus memperhatikan setiap persoalan yang menjadi buah bibir masyarakat dan akan diselesaikan hingga akhir tahun 2023-2024.
Untuk penyelesaian pembayaran DBH bagi sejumlah daerah Kabupaten dan Kota di Maluku Utara tahun 2022, melalui Badan Keuangan Daerah Daerah Provinsi Maluku Utara telah mengambil langkah cepat berkoordinasi dengan Pemerintah pusat. Pemerintah provinsi mengakui bahwa keterlambatan pembayaran DBH di Kabupaten dan Kota terjadi karena adanya keterlambatan Transfer Anggaran DBH dari Pemerintah pusat ke daerah dan baru di ujung tahun 2022 mendapat persetujuan untuk ditransfer ke daerah sehingga akan secepatnya diselesaikan hak-hak daerah sesuai Peraturan Perudang-Undangan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terus menindaklanjuti tuntutan hak sejumlah Tenaga Guru Honorer yang belum dibayarkan honornya. terhadap hal tersebut, telah dilakukan langkah objektif dengan memperhatikan ketepatan dalam melakukan pembayaran. Ini dilakukan karena data sejumlah tenaga honorer yang masuk dalam daftar pembayaran tidak lagi melakukan aktifitas pembelajaran sehingga pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan pemutakhiran data dengan mengcrosschek data kesesuaian di masing-masing sekolah.
Kemudian, persoalan klasik internal Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boeoseorie yang belum nencapai titik ahir penyelesianan karena masih ada sejumlah ASN yang terus melkukan aksi demonstrasi menuntut Hak berupa Tunjangan tambahan Penghasilan (TTP) dan reformasi internal Badan Layanan umum (BLU) daerah rumah sakit. terhadap pesoalan ini, gubernur melalui dinas kesehatan dan BKD telah dilakukan tahap evaluasi dan akan secepatnya diselesaikan guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan di rumah sakit tersebut.
Begitu pula Kawasan Kepualuan Widi, Maluku Utara menjadi sorotan publik ketika di akhir tahun 2022 diberitakan di media nasional dan ionternasional tentang rencana lelang kepualuan Widi oleh PT.Leadership Island Indonesia (LII) di situs Shortenby Amerika. Dan karena itulah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya membekukan izin pengembangannya.
Untuk tahun 2023 hingga dipenghujung tahun pengabdian, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Lc dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali memiliki komitmen terus memperjuangkan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan Gubernur Maluku Utara terus direspon oleh Pemerintah pusat dimana sejumlah pembangunan infrastrutur mega proyek seperti Pembangunan Bandara Loleo, Pelabuhan Peti Kemas Gita dan Pelabuhan Laut dan pelabnuhan feri di wilayah Sofifi akan segera dibangun di tahun 2023.
Pemerintah Maluku Utara juga terus melakukan upaya pencairan dari peminjaman dana SMI untuk mendukung pembangunan infrastrutur di wilayah kabupaten/kota yang saat ini terus berjalan. Dinamika yang dihadapi di lapangan menjadi catatan akhir tahun yang harus secepatnya ditindaklanuti sehingga program pembangunan yang bersumber dari dana SMI dapat dilakukan tepat sasaran dan berdampak terhadap masyarakat.
Terkahir, kunci dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara adalah penegakan disiplin berkantor bagi ASN. Ini sangat penting dilakukan mengingat ASN adalah mesin penggerak atas segala program Pemerintah pusat maupun daerah di Maluku Utara. ASN adalah pelaksana anggaran yang bersumber baik dari APBN dan APBD maupun yang bersumber dari koorporasi lainnya maka jika dalam menerapkan disiplin berkantor ASN tidak berjalan dengan baik maka sudah dipastikan akan mempengaruhi penyelenggaraan program kerja dan pelayanan terhadap masyarakat.(RK/editor).
