Laporan Pelaksanaan IKU 2024 dan Lima Program Visioner Kadis KP Malut 2025

SOFIFI,Megasofifi.com-Tahun 2024 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan dalam melasanakan kegiatan dengan lima program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Program Pengelolaan Ruang Laut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf saat menggelar Konferensi Pers awal tahun di Kantor DKP Malut Sofifi, Kamis, 09/01/25.

Dalam pernyataannnya, DKP Malut tahun 2025 telah menggelontorkan sejumlah program pembuatan kapal ukuran kurang dari 3 GT, bantuan perahu nelayan tradisonal 6 unit, bantuan Sarana Penunjang Penangkapan Ikan, bantuan sarana produksi budidaya rumput laut, bantuan Sarana produksi Budidaya Air tawar seperti bibit ikan, obat dan pakan ikan, bantuan sarana pengolahan ikan, bantuan berupa sarana rantai dingin, dan bantuan berupa perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berupa 2 unit perahu pengawasan sumberdaya perikanan.
“Tak hanya itu, disamping program berupa bantuan, DKP Malut juga menggelar kegiatan berupa peningkatan kapasitas nelayan seperti pelatihan kompetensi awak kapal perikanan, sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), mendorong pembuat Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dengan menggelar fasilitasi kegiatan sosialisasi dan identfikasi bersama dengan Kantor Pertanahan dibeberapa Kabupaten/Kota”, papar Abdullah.
Dalam mencegah maraknya praktek Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing, DKP Malut pun intens berkoordinasi dengan TNI AL, Polairud Polda Malut, dan Stasiun PSDKP Wilayah Kerja Malut. Bahkan demi memperkuat koordinasi dan harmonisasi pengawasan sumber daya perikanan maka berapa pekan kemarin DKP Malut bersama Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut. Dimana pada rakor tersebut turut menghadirkan pembicara seperti Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Ir. Suharta, M.Si, Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, M.Si dan Anggota Senator DPD Dapil Malut Hasby Yusuf.
Sebelumnya, Terget IKU 2024 diantaranya target produksi perikanan tangkap sebesar 392.070 ton dimana pada semester I sudah tercatat realisasinya sebesar 160.149.046 ton atau sekitar 40,85 persen. Dari angka realisasi produksi perikanan tangkap pada semester satu diprediksi bahwa capaian produksi perikanan tangkap tahun 2024 tidak mencapai target sesuai IKU karena beberapa hal diantaranya faktor perubahan iklim sehingga sehingga berdampak pada migrasi ikan, faktor sosial ekonomi seperti tingginga harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peralihan profesi nelayan ke profesi lain, dan kebijakan perizinan yang berubah-ubah.
DKP Malut juga menargetkan produksi budidaya sebesar 221.155 ton dimana per semester I tahun 2024 sudah tercatat realisasi 71.146 ton atau sekitar 32,2 persen. Angka ini diprediksi bisa bergerak naik pada semester II, dan target volume produk olahan perikanan 31.060 ton. Sementara untuk nilai ekspor perikanan Malut ditargetkan 4.140.000 USD. Untuk nilai ekspor, berdasarkan data dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ternate tercatat pada semester I telah mencapai 16.433.652,2 USD atau setara Rp. 266.713.821.931,53 miliar rupiah. Untuk jenis komoditas ekspor, Tuna beku dan Tuna loin masih memainkan peran penting penyumbang terbesar nilai ekspor dibanding dengan komoditi lain. Sementara Singapura masih menjadi negara favorit tujuan ekspor para pelaku usaha perikanan Malut.
Penetapan luas kawasan konservasi yang disahkan ditargetkan bisa mencapai 90.000 hektar. Namun per Desember tahun 2024 sudah mencapai 696.683.08 hektar. Target cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dai IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya perikanan dan kelautan adalah sebesar 47,25 persen. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Malut berada pada angka 101 dan 107. Angka NTN dan NTPi yang berada diatas angka 100 dapat dibaca sebagai adanya peningkatan daya beli nelayan.
“Perlu dicatat meskipun NTN dan NTPi diatas 100, hal ini teidak selalu menggambarkan kesejahteraan nelayan secara keseluruhan. Angka tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas termasuk faktor-faktor seperti stabilitas harga pangan, kondisi cuaca, akses ke pasar, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan nelayan secara langsung sehingga kondisi nelayan tetap memerlukan perhatian serius”, ungkap Aba sapaan karib Abdullah.
Untuk menilai capaian IKU yang sudah dirancang dan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan program maupun kegiatan, maka kadis DKP Malut memperoleh dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber pandanaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 31.391.884.000, Dana Alokasi Umum Rp. 68.607.629.478.00 dan dana APBN sebesar Rp. 2.031.707.000. Dari alokasi anggaran tersebut, Abdullah berharap bisa termanfaatkan dengan baik terutama dipergunakan untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang bersifat prioritas sehingga meningkatkan daya saing dan kesejahteraan nelayan.
“Tentu program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masih tetap berfokus pada pengembangan berbasis komiditi unggulan yakni Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC), Rumput Laut dan Udang Vaname. Selain itu juga mendorong pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan dan perbaikan dermaga, sarana rantai dingin maupun penempatan Sentra Perikanan Terpadu (SPT) agar mempermudah aksesibilitas rantai produksi perikanan diwilayah kepulauan”, ujar Dullah.
Dari sejumlah program dan kegiatan tahun 2024, DKP Malut kemudian memasang target kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 544.241.000. Hingga dipenghujung tahun 2024, capaian realisasi PAD tercatat sudah melampaui target yakni Rp. 1.023.621.287. Sumber PAD ini diperoleh dari Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp. 976.701.287 dan Perizinan Usaha Perikanan sebesar Rp. 46.920.000, ungkap Abdullah
Abdullah mengakui, selama tahun 2024 terdapat sejumlah program maupun kegiatan pada pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan. Sehingga tahun 2025 ini DKP Malut telah mengusulkan berbagai program dengan sumber pendanaan dari APBN maupun APBD yang diharapkan bisa memenuhi target sehingga memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan. Berbagai program yang diusulkan berupa Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diantaranya Pembangunan Dermaga PP Tobelo dan PP Tidore, Pembangunan Pos Pelayanan pelabuhan perikanan, bantuan kapal berukuran 1-3 GT dan bantuan Rumpon Laut Dalam serta penyediaaan data dan informasi Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya seperti Pembangunan sarana perbenihan Budidaya pada UPTD Budidaya dana Bantuan Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut sedangkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pengelolaan kesahatan ikan dan lingkungan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berupa Pembangunan Coldstorag, pembangunan pabrik es, bantuan sarana rantai dingin dan bantuan sarana pengolahan. Sedangkan kegiatan non fisik yang akan dilaksanakan berupa Serifikasi kelayakan pengolahan (SKP), Pelaksanaan Lomba Masak Ikan tingkat provinsi dan Nasional, Program Pengelolaan Ruang Laut berupa pengelolaan kawasan Konservasi, Pengembangan kapasitas masayarakat pesisir berupa bantuan sarana ekonomi produktif dan Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan berupa Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta kegiatan koordinasi kelompok masyarakat pengawasan.
Disamping pengusulan program tersebut, orang nomor satu DKP Malut juga tengah menggandeng beberapa lembaga mitra seperti Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia yang fokus menyusun Harvest Strategy Pengelolaan Perikanan Ikan Pelagis Besar (Tuna) secara berkelanjutan di WPP 713, 714 715, NGO Wildlife Conservation Society (WSC) yang fokus pada pengelolaan ikan Kakap dan Kerapu dan penetapan kawasan konservasi, dan USAID BerIKAN yang cenderung bermain pada program pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta berkeadilan dengan cara memperkuat tata Kelola perikanan skala kecil.(*/ian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *