Megasofifi.com– Pj Gubernur Maluku Utara (Malut) Samsudin A Kadir, menhgadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi Malut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2023, di kantor DPRD Malut, Sofifi, (30/05).
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Laporan keuangan adalah instrumen penting untuk menilai kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan ini bukan hanya sekadar dokumentasi rutin, tetapi merupakan alat evaluasi yang sangat krusial bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kita.
Pj. Gubernur Samsudin dalam sambutannnya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para Kepala OPD, untuk bersama-sama meningkatkan sistem pengendalian internal kita. Hal ini mencakup penataan administrasi yang lebih tertib, pengawasan yang lebih ketat, serta implementasi standar operasional prosedur yang lebih baik, karenanya kita perlu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Gubernur.
Menurutnya, kita harus memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) harus ditindaklanjuti dengan serius.
“Saya meminta kepada seluruh OPD untuk segera menyusun rencana aksi yang konkret dan realistis dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala dan laporkan perkembangannya kepada saya secara langsung. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.
Samsudin mengatakan, Perbaikan dan penataan aset pemerintah adalah salah satu fokus utama kita. Dirinya menekankan pentingnya pengelolaan aset yang lebih baik dan terintegrasi. Inventarisasi aset harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala.
Ia juga menghimbau padja setiap OPD harus memiliki database aset yang akurat dan up-to-date. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan aset.
Melalui kerja keras dan komitmen kita bersama, saya yakin kita mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara.
“Saya juga mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku Utara,” ujar Gubernur.
Di akhir sambutan Pj. Gubernur, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara beserta seluruh jajaran Struktural dan terkhusus kepada Tim Pemeriksa yang telah bekerja dengan penuh objektif sehingga terlaksananya agenda ini.
“Kedepan nanti saya akan terus berusaha memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan ini dengan lebih baik lagi,” tandasnya lagi.
Diketahu hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua dan Wakil Ketua Beserta Seluruh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Maluku Utara, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Segenap Jajaran Eksekutif Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga Insan Pers. (*/ian)
