Gelar Workshop, Tiga Kementerian RI Boboti Proper “Kapita”

MegaSofifi.Com,- Project Leader Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Satu Angkatan L-IV Lembaga Administrasi Negara NDH 39 atas nama Samsudin Abdul Kadir terus memboboti proyek perubahannya dengan judul Kolaborasi Antar Pemerintahan Tiga Daerah melalui Kapita Untuk Kesejahteraan. Kali ini Samsuddin menggelar Workshop dengan melibatkan Tiga Narasumber dari Kementerian terkait yakni Kemeterian Pertanian yang diwakili Ditjen Hortikultura, Kementerian Perikanan melalui Ditjen KKP dan Kementerian Pariwisata di ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi,Jumat,11/11/22.

Project Leader PKN 1 angkatan LIV NDH 39 lembaga administrasi negara Drs Samsudin Abdul Kadir didampingi coach dan staf ahli gubernur Maluku Utara.(foto:Amat)

Project Leader Samsuddin sebelum mendengarkan paparan dari Tiga Narasumber Kementerian menyampaikan bahwa ia telah melakukan empat kali Forum Grup Discussion (FGD) untuk memperkuat Kapita yakni FGD di Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore dan Kota Ternate serta FGD tingkat Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan Tiga pengambil keputusan di masing-masing lokus yakni Kepala dinas Pertanian, Kepala dinas Perikanan dan Kepala dinas Pariwisata.

Peserta luring kegiatan workshop KAPITA.(foto:Amat)

“Dengan adanya database tersebut maka saya berharap Tiga Narasumber dari Kementerian terkait dapat memboboti proper yang dijalankan sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni arah Kapita mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara dapat dicapai”, kata Samsuddin.

Mewakili Ditjen Holtikultura Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Ernawati saat membawakan materi terkait kebijakan Ditjen Hortikultura mengatakan kebijakan Ditjen Hortikultura berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1 tahun 2020 terdapat 566 komoditas yang terdiri dari buah-buahan ada 60 jenis, Sayuran 82, tanaman obat 63 dan Holtikultura 361 jenis.

Menurut Erna, kebijakan dasar Holtikultura tahun 2021 sampai tahun 2024 yaitu meningkatkan daya saing Holtikultura melalui peningkatan Produktifitas, Akses Pasar, ramah lingkungan serta mendorong wilayah tambah produk untuk kesejahteraan petani.
“dari kebijakan ini kita mengambil Lima cara bertindak dimana langkah pertama adalah peningkatan kapasitas produksi”, kata Erna.

Sementara, Sekertaris Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. M. Mahmud, M.Si saat memaparkan materi Penguatan Daya Saing Produk KP Mendukung Pembangunan Provinsi Maluku Utara selain data umum tentang potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Indonesia serta data eksportir indonesia ia juga menjelaskan angka konsumsi ikan tahun 2021 (kg/kap setara utuh segar) rata-rata per provinsi 55,16 kg/kap dan Maluku Utara menduduki peringkat tertinggi dengan nilai 76.61 kemudian disusul Provinsi Maluku 76.29.

Untuk volume dan nilai Ekspor hasil Perikanan tahun 2020 -2022 berdasarkan sumber PDS diolah dari data BPS dimana angka sementara sampai dengan September 2022, Malut berada pada posisi 21 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan 5 arah kebijakan pembangunan kelautan dan Perikanan 2021-2024 yaitu perluasan wilayah konservasi 30% dari luas perairan tahun 2045, Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan 1 untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan, Pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting, dan rumput laut) dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan Pengelolaan sampah laut untuk pencapaian sasaran pengurangan sampah laut 70% tahun 2025 dimana pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Direktur Ivent Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia Drs. Reza Pahlevi, M.Si saat menyampaikan materi menjelaskan
Arah kebijakan Pariwisata nasional mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019 adalah kedatangan wisatawan dengan target utama devisa dan nilai tambah, kesiapan destinasi, industri dan masyarakat, kesiapan SDM parekraf, daya dukung lingkungan dan citra pariwisata yang berdaya saing Nusantara dan arah kebijakan Nasional tahun 2020_2025 adalah nilai tambah Pariwisata dimana nilai utamanya adalah pariwisata berkelanjutan, SDM terampil, kepuasan pengalaman, diverifikasi produk Dan jasa dan adaptasi teknologi.

Lanjut Reza, Oleh karenaitu dibutuhkan interpretasi 4 langkah yakni meningkatkan pengalaman pengelola dan mengelola pengunjung, membuka kesempatan kerja, menjaga sumber daya atau daya tarik pariwisata dan meningkatkan competitive advantage.

Selain dihadiri Tiga Narasumber, Workshop diikuti sejumlah pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku Utara, Pimpinan OPD lingkup Tiga Pemerintahan yakni kota Ternate, kota Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat baik secara daring maupun luring.(*/Amat)