TERNATE, Megasofifi.com-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Maluku Utara bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI.
Rakor yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, ini dibuka dengan resmi oleh Pj Gubernur Maluku Utara Drs. Syamsuddin Abdulkadir,M.Si.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan selamat datang kepada Dirjen PSDKP KKP RI, Dr. Pung Nugroho Saksono,A.P.I.,M.M beserta Direktur dan jajarannya dan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri,M.S yang sangat peduli tentang persoalan Perikanan di Maluku Utara.
Dirinya mengatakan, keberadaan Maluku Utara yang berada pada persilangan empat wilayah pengelolaan perikanan -NRI (WPP 714, WPP 715, WPP 716, dan WPP 717) menunjukan betapa besar deposito sumber daya perikanan kita.
Namun demikian lanjutnya, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan koordinasi dan sinergi yang kuat dalam mengurai persoalan yang melilit sektor perikanan seperti maraknya praktek penangkapan ikan secara ilegal, over fishing, dan degradasi ekosistem pesisir serta laut akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan.
Kita menyadari bahwa laut Maluku Utara yang cukup luas, tentu pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan bukanlah perkara mudah. Butuh kerja keras, kerja cerdas dan sikap kegotong-royongan semua pihak.
Untuk itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menjaga sumber daya perikanan kita, ujarnya.
“Mari kita tingkatkan komitmen dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas ini demi mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan,”ajaknya.
Syamsuddin menambahkan, sebagai informasi di Maluku Utara terdapat 79 kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Di samping itu, kita memerlukan formulasi yang memungkinkan aparatur organik yang melaksanakan tugas di wilayah -wilayah pesisir agar secara partisipatif berkontribusi terhadap agenda- agenda pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan. Manajemen kegiatan sumber daya perikanan dibutuhkan adanya penempatan pangkalan dan stasiun pengawasan di samping satuan-satuan pengawasan yang sudah terbentuk agar sinergi dan kolaborasi secara holistik hulu-hilir bisa terkelola secara proporsional.
Pj Gubernur berharap, dengan segala keterbatasan pemerintah daerah dalam mengawasi sumber daya perikanan Maluku Utara, sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan seluruh stakeholder terkait agar turut menaruh perhatian serius atas pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di Maluku Utara.
“Semoga hasil Rapat Koordinasi ini membawa manfaat bagi kemajuan sektor perikanan Indonesia, khususnya di provinsi Maluku Utara. Sehingga kita semua turut berbangga menjadikan sektor perikanan sebagai tulang punggung perekonomian negeri ini,” Pungkasnya.
Sebelumnya Rektor Universitas Khairun Ternate, Dr. M. Ridha Ajam,M.Hum dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama panitia penyenggara dan para sponsor serta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang sudah memberikan kesempatan kerjasama kolaborasi demi terlaksananya kegiatan ini.
Dikatakan Rektor, beberapa tahun ke depan kita akan kekurangan SDM di bidang perikanan dan kelautan, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah peminat yang masuk di Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan serta Fakultas Pertanian, padahal dua fakultas ini yang akan menjadi support bagi potensi kita di Maluku Utara. Sehingga harus ada upaya kita bersama untuk mendorong anak-anak kita kembali melihat potensi terbesar kita, ungkapnya.
Ridha menjelaskan bahwa dalam beberapa tulisan beliau membaca bahwa laut sebenarnya adalah emas yang belum dikelola. Oleh karena itu, jadikan momentum ini untuk bersama -sama kita saling support untuk melihat laut sebagai potensi utama kita, ajaknya.
“Kami dari akademik masa depan beserta teman-teman perguruan tinggi lain in syaa Allah selalu bekerja sama dalam kaitan dengan kajian -kajian mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah ini,” ujarnya mengakhiri.
Turut hadir dalam Rakor tersebut, unsur Forkompinda Provinsi Maluku Utara, Anggota komisi IV DPR RI (Prof. Rokhmin Dahuri,M.S), Anggota DPD RI Hasby Yusuf,SE, Kepala BI Perwakilan Provinsi Malut Dwi Putra Indrawan, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, Kadis KKP Provinsi Malut beserta jajarannya, serta para stakeholder terkait lainnya.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan buku dari Prof. Rokhmin Dahuri,M.Si kepada Pj Gubernur Maluku beserta unsur Forkompinda dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maluku Utara 2024 dengan tema “Ekonomi Biru, Indonesia Maju,” yang dipandu oleh Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi Malut, Fauji Momole,S.Pi.,M.Si. (*/ian)
