SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi lintas sektor. Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Malut, Kamis (4/9), Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe menekankan pentingnya sinergi program dan konvergensi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sarbin mengapresiasi kerja keras jajaran TKPK yang dinilai berhasil menjaga tren positif penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Data BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan Maluku Utara menurun dari 6,78 persen pada 2020 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025. Capaian ini lebih baik dibandingkan angka nasional yang masih berada di level 8,47 persen.
Meski demikian, Wagub menegaskan perlunya langkah percepatan, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kepulauan. “Penurunan kemiskinan kita konsisten, tapi lajunya masih lebih lambat dari rata-rata nasional. Karena itu, strategi percepatan harus diarahkan pada program lintas sektor yang terintegrasi dengan basis data yang sama,” ujarnya.
Intervensi Lintas OPD
Rakor yang dipimpin Kepala Bappeda Malut, Dr. Sarmin S Adam, memaparkan berbagai intervensi sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Beberapa di antaranya:
- Dinas Kesehatan: intervensi berbasis data DTSEN melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) dan PBPU.
- Dinas Perkim: program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp19,85 miliar untuk 700 unit di tujuh kabupaten/kota, meski terkendala disparitas data antara e-RTLH dan DTSEN.
- Dinas Sosial: perbaikan data kemiskinan yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
- Disnaker: pelatihan tenaga kerja dan bantuan tenaga kerja mandiri dengan alokasi Rp47 miliar.
- DP3A: program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 10 kabupaten/kota.
- Dinas Pangan: bantuan bagi 1.295 penerima manfaat rentan rawan gizi, CPPD, serta stabilisasi harga pangan.
- Dukcapil: fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi komunitas adat terpencil dan penyandang disabilitas.
- Dinas Koperasi: penguatan UMKM dan koperasi lewat pelatihan serta bantuan alat produksi.
- DKP: bantuan kapal tangkap, alat budidaya, revitalisasi cool storage, hingga pendampingan produk perikanan.
Selain itu, beberapa OPD seperti Dinas Pertanian menekankan kontribusi tidak langsung melalui pembangunan jalan tani dan pengembangan hortikultura.
Fokus pada Integrasi Data
Isu disparitas data menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Perbedaan angka antara data sektoral dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai menghambat efektivitas program. Wagub menekankan perlunya satu basis data yang valid agar program tepat sasaran.
“Penguatan bansos, pengembangan perlindungan adaptif, serta integrasi bantuan sosial yang didukung regulasi daerah menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan,” tegas Sarbin dalam penutupannya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan konsistensi pembaruan data, pemerintah optimistis angka kemiskinan di Maluku Utara dapat ditekan lebih cepat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*/ian)
