Sofifi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-P TA 2025 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa (2/9).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Iqbal Ruray dalam pengantarnya berujar, berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Huruf A Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara, atas dasar itulah pada siang hari ini kita sama-sama menyelenggarakan agenda jawaban Kepala Daerah atas pandangan Fraksi terhadap Ranperda APBD-P TA 2025 pada sore hari ini.
Mengawali pidatonya, Sherly menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yang telah memberikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam Ranperda APBD-P TA 2025.
Lanjut Sherly ungkapkan bahwa menanggapi catatan dari Fraksi PKS dan PDIP terkait kontribusi PAD yang masih rendah, penurunan DAU DAK sebesar 245 Miliar dan belanja tanah 50 Miliar, dirinya berujar saat ini Pemprov tengah berbenah dan menjalankan beberapa program dalam kaitan hal tersebut.
“PAD Malut masih rendah karena begitu banyak potensi yang belum digali seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor”,
Fokus saya dengan Pak Wakil Gubernur di tahun 2026 yaitu optimalisasi pajak alat berat yang selama ini banyak mengalami potential loss, tutur Sherly dihadapan anggota Dewan.
Gubernur lanjut menjelaskan, dirinya sudah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan mengumpulkan seluruh IUP di Kementerian terkait dan berkoordinasi dengan Bapenda serta siap menagih seluruh pajak yang selama ini mengalami potential loss.
Disamping itu penurunan DAU DAK, Gubernur berkata bahwa hal tersebut merupakan kebijakan efisiensi pusat melalui peraturan Kementerian Keuangan.
Dirinya juga menyinggung efektivitas pajak kendaraan bermotor yang hanya menyentuh angka 27%. “Langkah konkret kami yaitu melakukan penyegaran seluruh Kepala Samsat di Kab/Kota yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang berdampak pada kenaikan valuasi pajak kendaraan”
Dalam bidang pendidikan, Sherly memaparkan akan melakukan renovasi 61 SMK/SLB di sejumlah titik dan terkait infrastruktur dasar fokus saat ini pada pembangunan jalan jembatan.
Menanggapi pembangunan daerah 3T oleh salah satu fraksi, Sherly menanggapi bahwa jalan di Taliabu dan Batangdua tidak ada ruas Provinsi sehingga provinsi tidak bisa melalukan intervensi perbaikan.
“Pemprov tidak tinggal diam dan akan melakukan intervensi melalui pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum lainnya” jelasnya menambahi.
Mengakhiri pidato resminya, Sherly tegas melanjutkan APBDP akan difokuskan pada pembangunan beberapa hal, diantaranya pembangunan 3000 Rumah ASN, 20 Hektar untuk Sekolah Garuda, 15 Hektar untuk Sekolah Rakyat, 15 Hektar untuk Sekolah Olahraga karena di Tahun 2026 Maluku Utara dipercaya menjdi tuan rumah Pra Popnas regional timur, 23 miliar dialokasikan bagi pendidikan gratis dan 15 Miliar untuk penyediaan sarana prasarana alat pertanian.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang adil, tutup Sherly menutup pidatonya dengan khidmat. (*/ian)
