TERNATE– Langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam menjaga dan menyiapkan ketahanan pangan di Malut mendapat respon positif dari Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI), Dr. Dadan Hindayana. Hal tersebut disampaikannya, dalam konferensi pers, ketika didampingi oleh Wagub Malut, H. Sarbin Sehe, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Malut 2025, pada Rabu (20/8) di Bella Hotel Ternate.
Dalam konferensi pera itu, ia menyampaikan bahwa tentunya kami melihat keseriusan ini di pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota dalam menjaga serta menyiapkan siklus ketahanan pangan di wilayah Malut. Hal Ini juga penting sekali karena ketika program Makan Bergizi yang dilaksanakan di Malut, maka kami berharap bahwa keragaman pangan potensi lokalnya dapat dibangkitkan pasokan pangannya, kesatuan pemenuhan gizi juga diharapkan berasal dari lokal daerah di masing-
masing wilayah Malut.
“Ini akan berakibat positif pada naiknya ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani, juga akan terjamin produknya serta akan lebih banyak bervariasi dan secara nasional akan lebih mudah.
Meski demikian lanjutnya, saat ini masih terdapat 80 persen produk Pertanian di Malut berasal dari luar daerah, olehnya itu dengan adanya program makan bergizi ini itikad untuk swasembada dapat bergeser,
dan kami menjamin pembelian produk-produknya para petani akan lebih bersemangat untuk melakukan produksinya.
Sementara itu terkait dengan kenaikan nilai produksi pangan, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya sudah atur dalam Petunjuk teknis (Juknis) bahwa, daerah-
daerah yang mengalami kemahalan tersendiri itu akan dihitung berdasarkan indeks kemahalannya.
“Untuk Malut, kami berharap dari pemprov Malut dapat mengeluarkan indeks kemalahannya, sehingga dapat menjadi patokan dalam mengeluarkan biaya yang melebihi angka rata-rata,” ungkapnya.
Selain itu menyangkut dengan sebagian dapur-dapur MBG yang belum memiliki sertifikat, ia mengatakan bahwa untuk langkah pertama ini akan dibangun dulu, dilakukan dulu dan intervensi dengan standar-standar yang telah ditetapkan, tahun depan akan dilakukan sertivikasi dan akreditasi.
“Tahun 2025 ini yang penting ada dulu semuanya, tapi dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi aspek higenis, nyaman pangan dan tentu saja perlu kerja sama dari pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) yang akan melihat kelayakan dari aspek kesehatannya,” tuturnya.
“Diakhir Oktober ini seluruh satuan pelayanannya sudah bisa dibangun, dan November sudah seluruh calon penerima manfaat di Malut mulai dari ibu hamil, menyusui dan balita serta anak sekolah dapat menerima manfaat program ini,” janjinya.
Untuk di ketahui, acara konferensi pers itu, Kepala BGN RI didampingi oleh Wagub Malut, Deputi Penganekaragaman dan keamanan pangan BPN RI dan Kadis Pangan Malut (*/ian)
