Ternate – Wakil Gubernur Sarbin Sehe resmi membuka kegiatan penguatan indeks pengelolaan daerah dan pendampingan penginputan indeks inovasi yang diselenggarakan oleh Balibangda Provinsi Malut pada Senin (7/7/25) bertempat di hotel Batik.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Maluku Utara yang terus bersinergi mendorong upaya menumbuhkembangkan praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Utara menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Ucap wagub saat membuka kegiatan rakor.
Menurutnya, Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlandaskan prinsip value for money.
Olehnya itu kata Wagub, pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip hemat, adil, dan setara, namun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya keterpaduan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), serta rendahnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan.
“kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD. Ini penting digarisbawahi mengingat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak hanya menjadi indikator kinerja tetapi juga alat untuk pembinaan dan pemberian penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik.” Ungkap Wagub
Wagub juga menaruh harapan besar agar pelaksanaan rakor ini menjadi locus dalam rangka memperkuat sinergi, peran masing-masing pihak, serta menyusun strategi bersama dalam penginputan dan pelaporan Indekas Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) menuju Maluku Utara Sangat Inovatif Tahun 2025. Tutup Wagub.
Selain itu Wagub juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara agar tidak lagi membuat kegiatan pada hari senin di Luar Sofifi.
“Karena Sofifi harus kita ramaikan”. Ucap wagub.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI, Tim Teknis IPKD BSKDN Kemendagri RI,
Tim Teknis IID BSKDN Kemendagri RI, Pimpinan dan Perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pengamat/Pemerhati Inovasi Daerah
Tim Teknis IPKD Diskominfo, BPKAD, Bappeda, Tim Teknis IID Seluruh OPD Provinsi Perwakilan OPD Kabupaten/Kota BPKAD, Bappeda/Balitbangda, Diskominfo. (*/ian)
