Belum Capai Target, ini penjelasan Kanwil DJPb Malut Soal Sektor Unggulan

MegaSofifi.Com,- Hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2022 yang telah disusun membahas tentang beberapa hal, mulai dari sasaran dan tantangan pembangunan, kondisi fiskal
daerah, sektor unggulan dan potensial, harmonisasi belanja pusat dan daerah, hingga pemberian rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil kajian yang telah
dilakukan. Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Tunas Agung Bisa Brata pada kegiatan deseminasi moneter (Desmon dan Fiskal Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan bank Indonesia perwakilan Malut di Royal Resto, Kalumpang, Ternate, 12/04/23.

Kata kakanwil BPJB, dari target yang ingin dicapai dalam RPJMD, secara agregat Maluku Utara baru berhasil mencapai beberapa target sasaran makro dan kesejahteraan, diantaranya berupa target pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan Nilai Tukar Petani (NTP).

Target lainnya seperti inflasi, Indeks  Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih belum mencapai target yang ditentukan.

Selain dari target RPJMD, pada target RKPD, Maluku Utara juga masih perlu untuk berusaha keras  guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target-target seperti PDRB per kapita indeks infrastruktur dan pengembangan wilayah, kemandirian pangan, ketahanan bencana, harmoni sosial, dan tata kelola pemerintah, hanya target PDRB per kapita yang telah mencapai target, yaitu tercapai sebesar Rp53,7 juta pada tahun 2022 dari target Rp33,26 juta.

Sementara, Dari sisi makro, perekonomian Maluku Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 22,94% (ctc), menjadi  yang tertinggi di Indonesia seiring dengan telah berjalannya mobilitas masyarakat dan semakin
menggeliatnya aktivitas produksi pada industri pertambangan dan pengolahan.

Begitu pula Inflasi pada Desember 2022 tercatat sebesar 3,37% (yoy) dengan sumbangan terbesar berasal dari
kelompok transportasi. Angka tersebut berada di bawah angka nasional sebesar 5,51% (yoy) dan  menjadi yang terendah secara nasional.

Selain kondisi perekonomian dan kesejahteraan, Kepala Kanwil BJPb Provinsi Maluku Utara juga  menjelaskan tentang perkembangan fiskal regional Maluku Utara tahun 2022. Secara umum,
realisasi pendapatan dan belanja negara di regional Maluku Utara pada tahun 2022 melampaui target.

Hingga akhir Desember 2022, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp3,49 Triliun atau 152,43% dari target Rp2,29 Triliun, tumbuh 54,38% (yoy) dan didominasi oleh pendapatan perpajakan.

“Pendapatan negara yang melampaui target didukung oleh penerimaan pajak PPh 21 tenaga kerja tambang dan bea masuk barang modal tambang dan PNBP re-entry permit keimigrasian.” ujar  Tunas

Sementara itu, belanja APBN sepanjang tahun 2022 tercatat sebesar Rp16,4 Triliun atau 106,70% dari target, tumbuh 5,68% (yoy).

Untuk APBD, pendapatan APBD masih didominasi oleh pendapatan transfer, sementara realisasi belanja APBD masih perlu ditingkatkan karena masih hanya di angka 89,08% dari pagu. Lebih rinci,
pendapatan APBD tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11,29 Triliun (86,83% dari target), menurun sebesar 7,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Jika dibandingkan secara kontribusinya,
porsi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 10,13%, sedangkan porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 89,47%. Dengan angka porsi PAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Maluku Utara masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga kemandirian fiskal Maluku Utara masih sangat rendah.” katanya

Dari sisi belanja APBD, hingga akhir tahun 2022 belanja terealisasi sebesar Rp12,57% (89,08% dari pagu) dan didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan
realisasi sebesar 4,27%. Kenaikan realisasi belanja, salah satunya belanja barang diindikasikan dapat terjadi karena adanya optimalisasi belanja barang dan jasa untuk mendukung peningkatan layanan publik dan sektor-sektor prioritas.

“Terjadi pula pertumbuhan pada belanja modal yang disebabkan karena pengadaan alat-alat di bidang kesehatan dan kebutuhan TIK di bidang pendidikan.” Ujar Kakanwil BJPb

selain itu, Untuk sektor unggulan dan sektor potensial tahun 2022, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan menjadi sektor unggulan tahun 2022.

Sementara itu, sektor pertanian dan
perdagangan menjadi sektor potensial. Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan yang menjadi sektor unggulan, didukung pula oleh sumbangsihnya terhadap PDRB serta
pertumbuhannya yang sangat pesat dengan jumlah tenaga kerja yang kian banyak. Di sektor potensial sendiri, pemilihan kedua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan
disebabkan karena sektor pertanian menjadi backbone perekonomian Maluku Utara yang turut memberikan sumbangan PDRB Maluku Utara yang cukup besar serta menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja terbanyak.

Sementara sektor perdagangan sendiri memiliki potensi yang besar, terbukti dengan penyaluran KUR yang didominasi oleh sektor perdagangan.

untuk Sektor unggulan yang berupa industri pengolahan dan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Industri pengolahan yang sedang naik daun yaitu berupa
pengolahan nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

“Sisanya masih berkutat pada pengolahan hasil alam seperti kakao, kayu, dan ikan. Untuk sektor potensial sendiri, sektor pertanian yang mendominasi dipegang oleh hasil kelapa, palam dan cengkeh yang hampir ada di seluruh kab/kota Maluku Utara.” tutup nya

Hadir pada Kegiatan Desiminasi Asisten III Setda Provinsi Maluku Utara Asrul Gailea, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Eko Adi Irianto, Kepala Kanwil BJPb Provinsi Maluku Utara Tunas Agung Bisa Brata, Forkompimda Provinsi Maluku Utara, Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara, BPS Maluku Utara, BPKAD Kabupaten/Kota, para Akademisi, Pimpinan Bank Se Maluku Utara serta tamu undangan.(*/Ian)