MegaSofifi.Com,- Asisten II Bidang Perekonomian dan Admimistrasi Pembangunan, Ir.Sri Haryanti Hataritas nama gubernur Maluku Utara menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Daerah pendataan awal registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK) BPS Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, bertempat di Gamalama Ballroom Sahid Bela, Rabu (14/9)
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten II, gubernur menyampaikan bahwa Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem pelindung sosial yang konsepnya telah dirancang sejak tahun 2020, dimana pemerintah merasakan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan.
Bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial, sehingga harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, termasuk yang terkena guncangan seperti Pandemi Covid-19.
Namum seperti yang kita ketahui, jenis dan jumlah program bantuan sosial terus bermunculan sejak maret 2020 lalu. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Pemerintah Pusat, namum Pemerintah Daerah pun melakukan hal yang sama. Maka dari itu salah satu usaha utama yang dilakukan adalah melalui perbaikan perlengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk,”ungkap Gubernur.
Gubernur Menjelaskan, Pendataan awal Regsosek yang dilaksanakan Bada Pusat Statistik (BPS) ini merupakan upaya menuju satu data indonesia melalui reformasi penyediaan data, dimana perlunya perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, sehingga akan membantu pemerintah pusat dan daerah mengentaskan kemiskinan.
Lanjut Gubernur, Kegiatan Rakorda ini bertujuan untuk meminta seluruh daerah di Maluku Utara untuk mensukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek), serta menyediakan sistem dan basis data penduduk yang terdiri dari atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan.
Diketahui, Data penerima bansos masih banyak ditemukan eror maupun tumpang tindih sehingga penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran. Padahal peran bansos ini kian dinantikan sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah, terutama ditengah kondisi kenaikan harga-harga disaat ini.
“Saya berharap dari hasil Rakorda ini bisa melakukan kegiatan pendataan nanti bisa berjalan secara optimal sehingga dapat menghasilkan basis data yang berkualitas. Regsosek ini diharapkan menjadi tumpuan untuk perbaikan dan pengintegrasian data pelindung sosial,”ucap Gubernur.
Turut hadir, Ketua DPRD Maluku Utara, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, para Kepala BPS Kabupaten/Kota, serta tamu undangan lainnya (*/Ajir)
