KEK Morotai Dibahas Bersama Antara PT. Jababeka dengan Dewan Nasional KEK

MegaSofifi.Com,- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai kembali di bahas oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Kantor Kementerian Kordinator Perekonomian RI.
KEK Morotai yang di kelola oleh PT Jababeka sesuai Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2014 dengan luas kawasannya sebesar 1.101,75 Ha kini mulai mendapat sorotan tajam dari pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Setelah masa covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia kini PT Jababeka mulai lagi beraktifitas dengan sejumlah program kegiatan terutama untuk mendorong kemajuan sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan menggairahkan ekspor. Kedepan sektor perikanan bukan lagi mengirim barang mentah tetapi sudah harus di lakukan proses hilirisasi sehingga lebih mendapatkan nilai tambah bagi nelayan, demikian juga pada sektor pertanian, perkebunan proses industri adalah jalan tengah dan ini semua sedang di persiapkan oleh PT. Jababeka sebagai pengelola kawasan.

Foto bersama Asisten 3 Setda provinsi Maluku Utara Asrul Gailea dengan pimpinan PT Jababeka usai Rakor(foto:istimewa)

Rapat di pimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bapak Elen Setiadi. Hadir dalam rapat teknis KEK Morotai antara lain dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan , Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Keuangan, Kementerian Agraria dan tata ruang/BPN, kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

Asisten Pemerintahan Umum, Asrul Gailea ketika menghadiri rapat mengatakan bahwa KEK Morotai bisa berjalan efektif apabila mendapat dukungan dan perhatian khusus dari pemerintahan pusat, dan PT Jababeka sebagai pengelola kawasan. Menurutnya ada hal perioritas yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan dermaga khusus ekspor, pabrikasi pengalengan ikan, kebutuhan bandara internasional, fasilitas perhotelan, pembinaan UMKM, promosi dan jadwal wisatawan manca negara, serta infrastruktur kebutuhan lainnya.(*/Amat).