Rapat Evaluasi Program Pembangunan Perumahan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 Resmi Dibuka

TERNATE– Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe,S.Ag.,M.Pdi, membuka dengan resmi Rapat Evaluasi program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Maluku Utara, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, melalui Dirjen Perumahan Pedesaan, bertempat di Hotel Sahid Bella Ternate, Jum’at (12/09/25).

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya optimalisasi atas terobosan program pemerintah dalam hal penyederhanaan regulasi dalam rangka percepatan penyediaan Perumahan untuk masyarakat sebagai langkah merealisasikan program Tiga juta rumah untuk rakyat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Pedesaan, Bupati/Walikota se- Maluku Utara, Kadis PUPR Se- Maluku Utara, Kadis Perkim Se-Maluku Utara, serta Kadis PMD Se- Maluku Utara.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Wagub menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dirjen Perumahan Pedesaan beserta jajaran di Provinsi Maluku Utara, khususnya di kota Ternate, ucap Wagub mengawali sambutannya.

Wagub mengatakan, saat ini Pemerintah provinsi Maluku Utara, berkomitmen penuh mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah untuk rakyat, dengan terus mempercepat penyediaan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Data backlog Perumahan menunjukkan kebutuhan mendesak yang harus segera dijawab, sementara kondisi kawasan kumuh di berbagai Kabupaten/Kota masih memerlukan intervensi lintas sektor secara konsisten. Karena itu, tantangan yang kita hadapi masih cukup besar.

Berdasarkan data E-RTLH, jumlah rumah tidak layak huni di Maluku Utara tercatat sebanyak 50.758 unit, dengan 42.381 unit di antaranya belum terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan intervensi yang telah berjalan.

Oleh karena itu dengan hadirnya para Kepala daerah se-Maluku Utara beserta jajaran teknis pada rapat evaluasi ini, Wagub berharap dapat menyatukan langkah dan strategi penanganannya dengan menyesuaikan karakteristik, tantangan, serta potensi setiap wilayah.

“Sekali lagi saya berharap, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maka kita akan capai tujuan kita,” Harap Wagub.

Tentunya pembangunan Perumahan bukan hanya soal penyediaan fisik rumah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup, ketahanan keluarga, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

“Mari kita seriusi program pemerintah saat ini dengan tetap memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.” Ajak Wagub mengakhiri sambutannya.

Sementara Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP RI, Dr. Drs. Imran,M.Si.,MA.Cd, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah mensuport untuk terlaksananya kegiatan ini.

Dikatakan Dirjen, bahwa program pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus digenjot pemerintah. Dan kegiatan ini salah satunya tujuannya untuk melakukan evaluasi dan konfirmasi terhadap data backlog.

Menurutnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah secara nasional saat ini mencapai 9,9 juta unit. Sementara backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit.

“Namun data ini masih perlu dikonfirmasi lagi, karena bisa jadi dengan program pemerintah dari 2023 hingga 2025 , angka tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan,” Ujarnya.

Untuk itu pentingnya sinkronisasi data, karena tanpa pendataan yang valid, kita tidak akan tahu bagaimana perubahan angka tersebut.”tutupnya.

Acara dirangkaikan dengan pemberian penghargaan dari Kementerian PKP yang diserahkan oleh Dirjen Perumahan Pedesaan untuk Provinsi Maluku Utara, atas dukungan dan kontribusinya dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, yang diterima Wakil Gubernur Maluku Utara

Penghargaan juga diberikan kepada Pemda Kabupaten/Kota, yaitu kepada Pemda Kepulauan Sula sebagai peringkat 1 Pemda terbaik dalam penganggaran bidang Perumahan di APBD Kabupaten/Kota, Pemda Kabupaten Halteng sebagai peringkat 2 Pemda terbaik dalam penganggaran bidang Perumahan di APBD Kabupaten/Kota, Pemda Kabupaten Haltim sebagai peringkat 3 Pemda terbaik dalam penganggaran bidang Perumahan di APBD Kabupaten/Kota, serta kepada Wali kota Ternate sebagai Pemerintah Daerah terbaik di Provinsi Maluku Utara dalam program pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (*/ian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *