TERNATE– Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur, Sherly Tjoanda Laos dan Wagub Sarbin Sehe, rupanya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pasalnya, dalam Kunjungan kerja (Kunker) ini Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 35 Miliar untuk daerah Transmigrasi di wilayah Malut.
Hal itu diungkapkan Wamen pada acara Sosialisasi kurasi produk unggulan di wilayah transmigrasi dan sosialisasi peningkatan kapabilitas bisnis dan optimalisasi pemanfaatan platform digital, di Bella Hotel Ternate, pada Selasa (15/7).
Dalam sambutannya, Wamen menuturkan 3 (tiga) hal penting kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang pertama, adalah integrasi nasional, tujuannya adalah agar ada penduduk/masyarakat selalu menjaga sejengkal tanah Indonesia agar tidak ada aneksasi penetrasi dari luar yang menyebkan disntegrasi. Untuk menjaga agar integrasi nasional itu bisa terus berkembang maka proses akulturasi budaya pernikahan suku, pernikahan adat itu yang menyebabkan rasa ke Indonesiaan bertambah erat.
Yang kedua, dengan dilakukannya perpindahan jumlah penduduk tentunya bukan semata-mata untuk memindahkan penduduk saja, tetapi untuk meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat.
Proses pemberian 1-2 hektar per/ kepala keluarga yang menjadi bagian dari reforma agraria oleh negara adalah bertujuan untuk merubah nasib masyarakat Indonesia agar lebih punya nilai pendapatan.
“Oleh Kementerian transmigrasi memberikan jaminan hidup dan monitoring selama 5 tahun. Diharapkan setelah 5 tahun itu waraga bisa mandiri dan bisa mengembangkan usahanya di kawasan transmigrasi,” ungkapnya.
Yang ketiga, amanat dari bapak Presiden Prabowo Subianto, adalah berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan di beberapa kawasan. Menurut data, terdapat beberapa kawasan transmigrasi adalah kawasan pangan yang menjadi sentra produksi beras.
Kaitannya dengan kesejahteraan rakyat menurut Wamen, untuk daerah Malut yang kaya dengan hasil laut berupa ikan, dan hasil petani seperti kelapa, kakao, pala dan cengkeh sungguh luar biasa. Kekayaan ini harus dimaksimalkan dan butuh sebuah lembaga bisnis kelembagaan yang bisa merancang dari dulu sampai hilir.
“Harga kelapa sekarang relatif lebih mahal karena sebagian besar para pengusaha kelapa baik itu kelapa dalam maupun kelapa genja itu lebih banyak diorientasikan untuk ekspor untuk pembuatan santan dan air kepala,” katanya.
Hal yang semacam ini menurutnya perlu kolaborasi dan sinergitas antar Lembaga/Kementerian dan Pemda, agar di kawasan transmigrasi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dapat menciptakan produk-produk unggulan yang berorientasi pada ekspor. Kaitanya dengan itu, pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan pihak iPad dan Work Bank untuk bisa membantu digitalisasi kawasan transmigrasi untuk pengembangan potensi kawasan.
“Saat ini terdapat kurang lebih 619 kawasan, dan yang sudah masuk menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terdapat 153 kawasan termasuk daerah Malut menjadi prioritas Kementerian Transmigrasi. Kami berharap dengan perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dana sebesar Rp 35 Miliar itu bisa dilakukan dengan baik, dan kalau masih kurang nanti kami tambahkan. Apa lagi di dalam Jajaran Kementerian Transmigrasi ada beberapa putra daerah Malut, dan itu menjadi tanggung jawabnya,” ucapnya.
Sementara itu Wagub Malut, H. Sarbin Sehe, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kurasi produk merupakan suatu langkah kerja dan atau kegiatan dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kualitas suatu produk. Olehnya itu, dalam kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh peserta untuk mengetahui dengan jelas, apalagi bagi pengusaha UMKM yang membutuhkan produk dari petani di wilayah transmigrasi.
“Saat ini teknologi digital juga telah menjadi marketplace utama untuk penjualan produk, maka pengetahuan terhadap teknologi digital harus mumpuni. Apalagi pemasaran melalui platform digital menguntungkan bagi pelaku usaha karena selain tidak menyita waktu dan biaya yang banyak, kesepakatan menyajikan produk sangat banyak,” jelasnya.
Menurut Wagub, platform digital juga sabagai wadah atau sistem berbasis internet yang memungkinkan interaksi, komunikasi, transaksi, atau kolaborasi antara pengguna, baik individu maupun kelompok, maka fasilitas patform digital berupa situs web, aplikasi, atau sistem komputer yang beroperasi secara online harus tersedia di masing masing pelaku usaha.
“Tentunya saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan setelah kegiatan ini juga dapat disosialisasikan kepada para transmigran agar ada sinergitas dalam melakukan transaksi produk,” ujarnya.
Acara itu resmi dibuka yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub dan didampingi oleh Wamen dan seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi (*/ian)
