Sofifi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (4/8).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Husni Salim dalam pengantarnya berujar, berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Huruf A Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara, atas dasar itulah pada siang hari ini kita sama-sama menyelenggarakan agenda jawaban Kepala Daerah atas pandangan Fraksi terhadap RPJMD.
Mengawali pidatonya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yang telah memberikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan komitmen untuk melakukan penyempurnaan dokumen RPJMD, memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang adil, katanya melanjutkan pidatonya dengan khidmat.
Orang nomor dua di jajaran Pemprov itu menyebutkan, terkait isu akuntabilitas dan transparansi yang menjadi perhatian Fraksi PKS, Hanura, dan Golkar, Pemerintah Provinsi menyatakan komitmennya untuk melakukan penyempurnaan dokumen RPJMD secara tepat waktu dan berbasis data, serta memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif.
Disampaikan pula oleh Wakil Gubernur, strategi diversifikasi ekonomi akan dipercepat dengan mengembangkan sektor unggulan non-pertambangan seperti perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sambil
menerapkan prinsip ekonomi hijau dan biru.
Menanggapi isu Pendidikan yang diungkapkan Fraksi Nasdem, PKS dan API, Wagub menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas utama RPJMD.
“Bidang pendidikan akan diperkuat melalui peningkatan akses dan kualitas secara simultan: pemerataan distribusi dan sertifikasi guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, reformasi kurikulum vokasional agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta perluasan akses pendidikan gratis yang merata hingga ke wilayah terpencil”
RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen utama untuk mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transformasi ekonomi yang berkeadilan, akselerasi infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan lingkungan hidup yang berpijak pada prinsip keberlanjutan, tutur Sarbin Sehe.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat—untuk bersama- sama mengambil peran dalam mewujudkan visi Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” harap Wakil Gubernur dalam menutup pidato resminya. (*/ian)
