MegaSofifi.Com,- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Ternate menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi 5 (lima) komponen, Kepala/Perangkat Desa (KP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Non PPU Tahun 2022, dan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sri Hariyati Hatari, mewakili gubernur Maluku Utara di Ruang VIP Royal’s Resto & Function Hall. (21/07)
Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi penganggaran dan penyetoran iuran wajib pemerintah daerah, komponen tunjangan profesi guru, tunjangan jasa medis, tunjangan tambahan penghasilan, kontribusi iuran dan bantuan iuran PBPU pemda tahun 2022 atas iuran wajib jaminan Kesehatan.
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya dengan item-item yang berbeda, tujuannya hanya satu bagaimana supaya semua stakeholder terkait dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten kota menunjang kerja-kerja BPJS”, ucap Asisten II
Faktanya, masih banyak pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara belum melakukan Penyetoran iuran tahun 2022 .
Untuk pemerintah provinsi Maluku Utara, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kolektivitas, anggaran kontribusi yang tersedia di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 9.642.880.000, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 Rp. 9.600.000.000 maka terdapat Kelebihan Penganggaran Sebesar Rp. 24.288.000,-
Untuk diketahui, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU dilingkungan Pemda sebesar 5% dari gaji atau Upah per bulan yang terdiri dari 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh pekerja.
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain pejabat provinsi, sekda Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan dan kepala dinas terkait di kota Ternate, Tidore dan Halmahera Selatan .(*/Amat)
