MegaSofifi.Com,- Sejalan dengan hadirnya industri Hilirisasi di Maluku Utara membuat para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dulunya pasif menjadi aktif kembali sehingga sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, selain itu juga turut meningkatkan pendapatan daerah di Maluku Utara, demikian kutipan sambutan Gubernur yang dalam hal ini di bacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Mulyadi Wowor, M.Si., dalam kegiatan Pengukuhan Forum Pemangku Kepentingan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Kegiatan dihadiri secara luring maupun daring. Secara luring hadir Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas PUPR, Perwakilan OPD, ASN, serta tamu undangan lainnya. Sedangkan secara daring hadir Perwakilan Kabupaten Halmahera Selatan, Perwakilan Kabupaten Halmahera Tengah dan Perwakilan Kabupaten Halmahera Timur, di laksanakan di Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara pada Rabu, (15/11/2023) pagi.
Mulyadi menyampaikan, PPM adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di sekitar wilayah IUP dan IUPK, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik taraf kehidupannya.
“Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.”
“Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi pelaksanaan PPM yang komprehensif dan efesien oleh para pemegang IUP dan IUPK yaitu SIMORE GAM dan dapat dipantau secara bersama oleh Pemerintah Daerah, pihak Perusahaan dan Para Pemangku Kepentingan di Wilayah Sekitar IUP dan IUPK” papar Sahli.
Project Leader Suriyanto Andili, S.E., M.Si., NDH 29 yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara, peserta PKN Tingkat II penggagas inovasi kerja dengan judul Sistem Informasi Pengendalian dan Pemantauan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (SIMORE GAM) menjelaskan SIMORE GAM merupakan Akronim dari “Sistem Informasi Pengendalian dan Pemantauan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Pertambangan di Provinsi Maluku Utara.”
“SIMORE GAM lahir dari karena masih banyaknya masyarakat lingkar tambang yang jauh dari layak dari segi ekonomi, karena terdapat isu salah satunya adalah transparansi data pengendalian dan pemantauan sektor tambang”
“Sampel di ambil di 3 Kabupaten yaitu Halteng, Haltim dan Halsel, hal ini dilakukan karena di kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan IUP terbanyak di Maluku Utara” jelasnya.
Dalam menutup sambutannya, Sahli berpesan bahwa, Gagasan inovatif ini dapat meningkatkan kinerja dalam mengendalikan dan memantau serta melakukan evaluasi terhadap kewajiban pelaksanaan program PPM oleh perusahaan pemegang IUP dan IUPK. Selain Pemerintah Provinsi, diharapkan dapat membawa manfaat bagi pemerintah Kabupaten Kota maupun perusahaan pemegang IUP dan IUPK itu sendiri serta masyarakat di wilayah sekitar tambang secara terpadu.
“Saya berharap SIMORE GAM ini sebagai sarana atau media informasi yang memuat tentang Delapan Program Aspek penting bagi PPM perusahaan pertambangan yang meliputi :Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Kemandirian, Kelembagaan Komunitas Dan Infrastruktur. Sehingga dengan adanya SIMORE GAM ini kesejahteraan masyarakat lingkar tambang dapat menjadi lebih baik”.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang telah memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan berlaku. (Ian)
