Megasofifi.com- Dalam rangka terwujudnya kesetaraan Gender dalam berbagai bidang pembangunan , maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Ini menunjukan bahwa perwujudan keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda penting pemerintah saat ini dan kedepan nantinya dalam pembangunan Nasional, sehingga nantinya di harapkan dapat mendukung terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan Program pembangunan nasional yang Responsif Gender.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Abuhari Hamzah, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknik Pengarusutaman Gender Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dilaksanakan oleh Dinas PP-PA Pemprov Malut, di Meeting Room Safima Golden Hotel Ternate, Senin ( 12/12/2022 ).
“Pembangunan Pemberdayaan Perempuan merupakan komitmen nasional yang dijadikan sebagai bagian integral dari pembangunan sumberdaya manusia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki – laki,” ucap Abuhari.
Ia pun berharap kegiatan ini dapat mendorong untuk merapatkan barisan dan memperluas kerjasama untuk mengefektifkan jaringan pembangunan perempuan di Provinsi Maluku Utara.
“Mari kita bersama – sama menyukseskan program / kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender demi kemajuan dan masa depan perempuan provinsi Maluku Utara,” ajak Abuhari.
Kepada media, Kadis DP3A melalui Kabid KHP -KK Data dan Informasi, Desi Masitaturui mengatakan, untuk mengefektifkan upaya pelaksanaan pengarustaman gender dan penyusunan penganggaran yang reseponsif gender secara trkoordinasi dan bersinergi antara OPD di Provinsi Maluku Utara.
” Dinas Pemeberdayaan Perempuan sebagai driver dari PUJ di Provinsi berharap pelaksanaan penyusunan anggaran responsif gender ini dapat terlaksana secara maksimal dari seluruh OPD yang ada maupun kesenjangan gender dalam pembangunan dapat diminimalisir,” imbuh Desi.
Diketahui dalam kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Asisten Deputi Bidang PUG Bidang Politik dan Hukum Deputi Kesejahteraan Gender Kementerian PPPA Dermawan, PSW Unkhair Nurlela, SE.,M.Si, BPKAD Malut Mansur Iskandar Alam, Inspektorat Malut Ningkeula Iwis Darma dan Rusdi Arfah dari Fasda PUG Malut serta Kabid Sosial dan Budaya Bapeda Malut, Muksin Sangadji. (adm)