Gubernur AGK Kukuhkan Kepala BPKP Kanwil Malut serta Ikuti Kick Off Pelaksanaan Evaluasi Perncanaan dan Penganggaran

Megasofifi.com- Kehadiran BPKP membantu pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan serta mendukung pembangunan di wilayah Maluku Utara.

Hal tersebut diutarakan Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba Lc, usai mengukuhkan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) yang baru, Tri Wibowo Aji, AK, M.Si, di Lantai Dua Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (05/08/2023).

Pelantikan BPKP Malut tersebut berdasarkan No KP.01.01/KEP-382/K/SU/2023 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Lebih jauh Gubernur mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah dan pemangku kepentingan publik sangatlah besar.
” Masyarakat mempercayakan kita untuk mengelola sumber daya publik dengan bijak dan transparan, komitmen dan kerja keras senua pihak yang terlibat dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran keuangan secara bersama – sama untuk kemajuan Provinsi Maluku Utara,” tandas Gubernur.

Menurut Gubernur, evaluasi perencanaan dan penganggaran adalah alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerintah tetap berada pada jalur yang benar.

Foto bersama usai mengukuhkan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) yang baru, Tri Wibowo Aji, AK, M.Si, di Lantai Dua Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (05/08/2023).(foto:ian)

Ia pun berpesan, melalui sinergi bersama maka akan tercapai pemerintahan yang lebih baik, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perjembangan globalisasi zaman, apalagi BPKP mempunyai tugas penyelengaraan urusan pemerintah di bidan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Diketahui kegiatan tersebut dirangkaikan pula dengan Kick Off pelaksanaan evaluasi perncanaan dan penganggaran yang memprioritaskan lima hal antara lain untuk program ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelunasan stanting dan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut BPKP meminta dukungan Pemprov Malut dalam mensuport membangun Zona Integritas dan membangun reformasi birokrasi melalui wilayah bebas koruspsi (WBK), karena pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah sebagai wujud pelayanan publik ke masyarakat, sehingga pelayanan bisa berhasil secara efektif dan menghadirkan kebermanfaatan kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Provinsi Maluku Utara, Staf Ahli Gubernur, perwakilan Bupati/Wali Kota se- Provinsi Maluku Utara, Kepala BPKP Kanwil Malut, pimpinan OPD serta tamu dan undangan lainnya. (*/ian).