MegaSofifi.com,- Pelantikan dan Rapat Kerja VII Dewan Pengurus Daerah Kominte Nasional Pemuda Indoensia (DPD KNPI) Maluku Utara masa bhakti 2023-2026 dibawah kepemimpian Sukri Ali, diwarnai aksi oleh beberapa orang Mahasiswa yang menamakan dirinya Koalisi Save Sagea Kota Ternate.
Aksi itu dilakukan dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan Selamatkan Kampung Sagea, Sungai Boki Maruru dan Pasisir dari ancaman Tambang, tersebut dilakukan saat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin Abdul Kadir, tengah membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Terkait aksi itu, Sekprov mengatakan bahwa telah menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Kehutanan, segera untuk melakukan langkah-langkah starategis untuk masalah Sagea ini.
“Tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Halmahera Tengah,” ungkapnya.
Lanjut Sekprov, kami (pemerintah) juga tentunya akan merespon tuntutan dari masyarakat itu. Namun pemerintah juga butuh informasi agar respon kami tepat sasaran.
“Terkadang orang beranggapan bahwa semua masalah harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai pelayan publik. Namun, pemerintah juga butuh kolaborasi antara sesama stakeholders termasuk KNPI, makanya kami menanti kolaborasi semacam apa yang akan ditawarkan oleh KNPI saat ini,” ucapnya.
Sekprov juga menganalogikan pemerintah diibaratkan sebagai orang tua yang selalu akan mendengar tuntutan dari anak-anaknya, namun perlu digaris bawahi bahwa tuntutan itu harus mengedepankan etika, moral dan norma yang berlaku.
Terkait dengan hal itu, Kepala Biro ADPIM Malut, Rahwan K. Suamba, angkat bicara. Dirinya menyesalkan sikap aksi yang dilakukan oleh sejumlah Mahasiswa saat pelantikan pengurus DPD KNPI tersebut.
“Tentunya secara Keprotokoleran kami sangat menyayangkan aksi yang dilakukan saat atasan kami (Sekprov), yang saat itu sedang membacakan sambutan Pak Gubernur,” ungkapnya.
Dirinya melanjutkan, kami tidak membatasi aksi yang dilakukan, akan tetapi lebih pada soal kenyamanan dan keamanan pribadi seorang pejabat daerah.
“Itu memang bagian dari kebebasan berpendapat, akan tetapi harus mengedepankan etika dan moral, terlebih lagi pada rasa aman seorang pejabat saat menghadiri sebuah acara (apa lagi ini acara organisasi besar seperti KNPI,” ucapnya dengan wajah penuh kesal.
Dirinya bahkan mewanti-wanti, bahwa kalaupun terjadi chaos, maka pihak penyelenggara kegiatan yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal itu.
“Kami meminta agar hal semacam ini tidak perlu terulang lagi,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP KNPI, M. Ryano Pandjaitan, saat melantik dan membuka Rakerda DPD KNPI Malut, yang dalam sambut mengungkapkan bahwa, KNPI merupakan mitra strategis, dan harus tetap mengapresiasi kinerja pemerintah atas keberhasilan. Namun tetap kita harus kawal dan memberikan kritik dengan menyajikan data yang autentik.
“Wajib kita kritik (pemerintah) tapi harus memiliki data, misalnya tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat,” katanya.
Terkait dengan itu, diri menjelaskan bahwa tujuan kita adalah daerah menjadi kaya, masyarakat sejahtera dan lingkungan (alam) harus tetap terjaga.
“Ini harus dibahas dalam program Rakerda, dan tak lupa juga berkolaborasi, kedepankan dialektika dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Tidak terlepas dari itu, Ryano juga mempertanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi di Halteng (kampung Sagea – Boki Maruru), bahwa apa yang harus kita lakukan dan perjuangkan sebagai sebuah organisasi pemuda? Tentunya tujuan kita adalah, masyarakat harus sejahtera tanpa pengangguran dan lingkungan (alam) harus aman dan bersih.
Dirinya juga menyinggung terkait dengan momentum politik saat ini, agar KNPI harus hati-hati dalam mengeluarkan statemen, karena di KNPI banyak juga yang pengurus partai politik.
“Tentunya yang baik kita akan bersama-sama mengawal untuk lanjutkan dan yang belum optimal kita mendorong untuk diperbaiki,” katanya.
Sementara itu Ketua DPD KNPI Malut, Sukri Ali, dalam sambutannya mengutarakan era hari ini adalah era kolaborasi, olehnya itu KNPI harus hadir dan memberikan konsep serta gagasan kepada siapa saja (termasuk pemerintah) jika pihaknya membutuhkan pikiran KNPI.
Sukri menyentil terkait dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan Maluku Utara adalah Provinsi paling bahagia. Tapi kebahagiaan itu, menurutnya tidak ada korelasi dengan kesejahteraan, juga tidak ada kaitan dengan pendapatan perkapita masyarakat Malut.
Dirinya bahkan mempertanyakan indikator apa yang dipakai oleh BPS. Bahwa pertumbuhan ekononi Malut tahun 2022 di triwulan ke 4 sebesar 27 persen, sementara di 2023 sebesar 16 persen pada triwulan ke 2.
Meski demikian menurutnya, ada dua hal yang menjadi pertumbuhan ekonomi Malut menjadi tinggi, yaitu: Industri Pengolahan dan ekspor produksi Nikel.
Sukri yang juga anggota Komisi III DPRD Malut itu mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Malut, tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan kita. Angka kemiskinan kita kurang lebih 6 persen (80 ribu lebih). Dan angka kemiskinan yang tumbuh subur itu terdapat dimana ada areal pertambangan, misalnya; Haltim kurang lebih 15 persen, Halteng kurang lebih 13 persen, di Kabupaten/Kota yang lain kurang lebih 10 persen, dan ini adalah pekerjaan rumah bagi KNPI dan kita semua di Malut. Malut merupakan salah satu daerah penyumbang Produksi Nikel sebesar 24 persen secara nasional.
“Solusinya, kita harus kolaborasi, duduk bersama dan berbicara satukan persepsi, akan banyak data yang disajikan jadi harus libatkan berbagai stakeholders dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Malut,” pintahnya.
Sekadar diketahui, pelantikan pengurus DPD KNPI Malut itu berdasar pada Surat Keputusan (SK) DPP KNPI yang dibacakan oleh Sekjen DPP KNPI, Almanzo A.T Bonara. Dengan Lampiran Keputusan DPP KNPI Nomor: Kep 52/DPP-KNPI/9/ 2023 tentang komposisi dan personalia DPD KNPI Malut periode 2023-2026 dengan Ketua Sukri Ali dan Sekretaris Jufri M. Soleman.
Serta Keputusan DPP KNPI Nomor: 52/DPP KNPI/9/2023 tentang komposisi dan personalia Majelis Pemuda Indonesia (MPI) periode 2023-2026 dengan ketua Irman Saleh dan Sekretaris Erwin Umar. Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2023.
Acara yang di hadiri oleh Sekprov, Ketua Umum dan Sekjen serta pengurus DPP KNPI, para Ketua OKP Cipayung, pimpinan OPD Malut, pengurus DPD KNPI Malut itu dilanjutkan dengan Orasi Kepemudaan oleh Dr. Azis Hasim. (*/ian)
